Ahirnya Pemerintah Gelar Rapat Tertutup Soal Divestasi Freeport

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Komisi VII badan legislatif baiklah menggelar akan mengadakan rapat tertutup untuk membahas detil negosiasi, salah satunya pelepasan (divestasi) 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Rapat tertutup ini juga akan dihadiri oleh Menkeu (Menteri Keuangan) , Sri Mulyani Indrawati serta BUMN (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Rini Soemarno.

“Komisi VII telah baiklah dengan Menteri ESDM untuk melakukan rapat koordinasi bersifat tertutup ini dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan membahas detil perundingan PT.Freeport Indonesia,” kata Gus Irawan Pasaribu Pimpinan Raker Komisi VII,  membacakan kesimpulan di Gedung DPR, Jakarta,Senin (9/10/2017).

Ahirnya Pemerintah Gelar Rapat Tertutup soal Divestasi Freeport

Keputusan ini juga mengakomodir seruan Jonan semoga pembahasan detil mengenai perundingan freeport, termasuk divestasi saham sebanyak 51 persen Freeport Indonesia antara pemerintah dan Komisi VII dilaksanakan secara tertutup.

“Kalau mau ada lagi pembahasan mengenai ini Pelepasan (divestasi) tolong tertutup,” tegas Jonan.

Dia menjelaskan, nilai kapitalisasi pasar Freeport McMoran di New York Stock Exchange ketika ini senilai kurang lebih US$ 20,74 miliar. Nilai exchange tersebut melambung tinggi dibanding realisasi sebesar US$ 7 miliar pada Januari 2016 lalu.

Sementara itu, Jonan lebih jauh mengungkapkan, tunjangan laba Freeport Indonesia dalam 5-10 tahun sekitar 40%. Dengan perkiraan tersebut, maka nilai 100% saham Freeport Indonesia diperkirakan sebesar US$ 8 miliar atau sekitar Rp 108 triliun.

“Jadi jikalau 51% berarti US$ 4 miliar. Tentunya mayoritas juga niscaya akan meminta premium. Semua kepemilikan mayoritas niscaya minta premium. Nanti juga akan dihitung nego premiumnya akan berapa,” tutur Jonan.

Berdasarkan kode Presiden Joko Widodo, lanjut Jonan, divestasi saham harus win-win dengan nilai wajar. Dengan perkiraan tersebut, ia mengatakan penilaian, nilai 100 persen saham US$ 16 miliar atau US$ 20 miliar itu terlalu tinggi.

“Freeport McMoran pada tahun 1997 pernah menjual partisipasi interest, bukan saham 40 persen ke Rio Tinto. Sifatnya juga bagi hasil. Sebesar kurang lebih 40 persen yang ditawarkan, permintaannya US$ 3,5 miliar, tapi ada yang nawar US$ 2,5 miliar,” ujar dia.

“Idenya jikalau pemerintah Indonesia mau naikkan akuisisi pada saham Freeport McMoran, itu free juga market kok. Bisa punya sekitar 10 persen. Nah selanjutnya seni manajemen dalam negosiasi, jikalau ada pertemuan, saya harap rapat kerja tertutup. Karena ini jikalau terbuka bisa dibajak Freeport, ini bahu-membahu mau kemana,” Terang Jonan.

Dia juga menegaskan, pemerintah harus menetapkan perpanjangan kontrak maksimal 2×10 dari 2021 hingga 2031. Jika divestasi tersebut berjalan, bisa diperpanjang hingga 2041. Bila tidak jalan, Ia mengakui, mungkin akan selesai pada 2021.

“Syarat lainnya, dengan menciptakan smelter dan penerimaan negara harus lebih besar. Nah itu kan masih draft yang dibicarakan, kita buat penerimaan negara tidak pakai prevailing, tapi naildown. Sepanjang konsensi diberikan tapi penerimaan lebih baik dan akan dilampirkan ke IUPK. Untuk tahap-tahap ini, raker tertutup,” pungkas Jonan.

Bagikan Artikel ini