Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Proteksi Profesi Guru Madrasah Tahun 2017

Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2017 – Pada tanggal 8 Mei 2017 Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 1838.A/DJ.I/PP.00/05/2017 wacana Revisi Petunjuk teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2017. Surat ini ditujuka kepada para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia. Isi dari surat edaran tersebut antara lain ialah sebagai berikut.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direkur Jenderal pendidikan Islam Nomor 2611 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7394 Tahun 2016 wacana Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Madrasah Tahun 2017,bersama ini kami sampaikan beberapa perubahan dimaksud sebagai berikut:

1. Pada BAB III karakter A angka 3 yang awatnya tertulis: “Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau DIV. Khusus Guru PNS’yang masih golongan II namun sudah lulus S-1/D-W sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/ SJ/Kp..01. 1/10/2016.” Direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut: Memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV, belum memenuhi kuatifikasi akademik S1/D-IV, dan/atau Guru PNS yang saat ini berada dalam golongan ruang II.

2. Pada BAB III karakter A angka 6 yang awalnya tertulis: “Bertugas pada satuan pendidikan yang memilikl izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi rasio akseptor latih terhadap guru sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 wacana Guru. Rasio akseptor latih terhadap guru ialah 15 : 1 untuk Jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan Jumlah rata-rata akseptor latih dari seluruh kelas/rombongan belajar yang diampu oleh setiap guru, Pemenuhan rasio dimaksud dapat diberikan dispensasi jikalau guru betugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi l):

terletak di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).

terletak di kawasan yang secara geografis dan/atau demografis menyebabkan jumlah penduduknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yang sejenis)

Direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi rasio akseptor latih terhadap guru sesuai ketentuan pasal 17 peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 wacana Guru. Rasio akseptor latih terhadap guru ialah 15 : 1 untuk RA/MI/MTs/MA dan 12 : l untuk Jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan Jumlah rata-rata akseptor latih dari seluruh kelas/rombongan belajar yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimakud dapat diberikan dispensasi jikalau guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi l):

terletak di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).

terletak di kawasan yang secara geografls dan/atau demografis menyebabkan jumlah penduduknya dan/atau akseptor didiknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,

madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTSLB, MALB atau yang sejenis)”

Untuk lebih jelasnya mengenai Surat Edaran Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2017 ini dapat diunduh pada tautan link berikut:

Revisi Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2017

SK Dirjen Tentang Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Sumber: http://www.gurumadrasah.com

Semoga artikel kami ini wacana Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2017 dapat memberikan info yang bermanfaat bagi anda semuanya.